Sertifikat ini memiliki masa berlaku yang telah diatur oleh peraturan perundangan, yakni 5 (lima) tahun untuk bangunan selain rumah tinggal dan 20 (dua puluh) tahun untuk bangunan rumah tinggal. Dalam hal bangunan rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana 1 (satu) lantai dengan total luas maksimal 36 meter persegi dan luas tanah maksimal 72 meter persegi tidak perlu melakukan perpanjangan SLF. Sebelum masa berlaku habis, pemilik bangunan gedung harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan SLF. Permohonan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa dari pihak konsultan SLF.

Lantas, mengapa SLF sangat penting untuk bangunan?

Adapun fungsi dan tujuan diterbitkannya SLF bangunan gedung adalah sebagai persyaratan dilakukannya pemanfaatan bangunan gedung. SLF diberikan kepada bangunan gedung yang telah sesuai dibangun dan memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung serta sesuai dengan izin yang diberikan.

Meski penerbitan SLF adalah kebijakan baru dari pemerintah, setiap pemilik dan pengembang bangunan gedung wajib memiliki SLF. Setelah bangunan gedung selain rumah tinggal mengantongi IMB, maka selanjutnya perlu mengajukan penerbitan SLF ke pemerintah daerah sesuai domisili.

Hal ini tentunya ditujukan agar setiap bangunan gedung yang dibangun telah sesuai dengan fungsi dan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan. Sertifikat Laik Fungsi ini juga digunakan sebagai bukti apakah bangunan gedung tersebut sudah layak pakai atau belum.

Persyaratan pengajuan SLF

Persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi dua pemenuhan, di antaranya adalah persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sementara persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.

Persyaratan administrasi

Adapun persyaratan administratif pengajuan SLF untuk bangunan gedung antara lain:

  1. Status hak atas tanas yang dapat dibuktikan dengan bukti status hak atas tanah atau surat perjanjian pemanfaatan apabila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah
  2. Status kepemilikan bangunan gedung yang dilengkapi dengan KTP pemilik
  3. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  4. Surat permohonan kelaikan fungsi bangunan, dan
  5. As-Built Drawing

Untuk membedakan status IMB dan SLF, Anda dapat membacanya melalui artikel dengan judul IMB dan SLF pada bangunan gedung.

Persyaratan teknis

Sementara persyaratan teknis bangunan gedung akan dikaji melalui tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Persyaratan peruntukan bangunan gedung, merupakan kesesuaian fungsi dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, maupun rencana tata bangunan dan lingkungan.
  2. Persyaratan intensitas bangunan gedung, yang meliputi kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung.
  3. Persyaratan arsitektur bangunan gedung, yang meliputi penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.
  4. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, merupakan persyaratan izin lingkungan untuk bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sedangkan persyaratan keandalan bangunan gedung yang akan dikaji meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dalam hal ini, tim pengkaji teknis akan melihat struktur bangunan, proteksi bahaya atau pengaman bencana, sistem pencahayaan, air bersih, sanitasi, kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, maupun hal teknis lainnya.

Sementara untuk bangunan gedung yang dari hasil pemeriksaan kelaikan fungsinya tidak memenuhi syarat, maka tidak dapat diberikan SLF dengan catatan mengenai poin-poin yang harus diperbaiki atau dilengkapi sampai memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.

Untuk memudahkan proses pengajuan ini, Anda dapat menggunakan jasa CV Surya Milenia Engineering eknik sebagai konsultan SLF dan manajemen konstruksi. Selain itu, sebelum memulai proses pembangunan gedung, sebaiknya pengembang sudah memiliki dokumen pelaksanaan bangunan.

Dokumen pelaksanaan yang dimaksud merupakan dokumen rencana teknis berupa gambar terbangun (As-Built Drawings), struktur terbangun, dan gambar utilitas/instalasi terpasang. Agar persyaratan yang harus dilengkapi lebih valid lagi, lakukan juga pengecekan dengan mendatangi instansi terkait untuk pengajuan Sertifikat Laik Fungsi.

Pentingya SLF juga tidak terlepas dari sanksi yang diberikan. Pemilik maupun pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan, pencabutan izin, hingga pembongkaran. Untuk itu, segera ajukan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung sesegera mungkin dengan bantuan jasa konsultan SLF terpercaya.

Referensi :

  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  • Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Kelengkapan Persyaratan SLF